Dekolonisasi Epistemologi: Melampaui Etnososiologi Utara Global Menuju Sosiologi Setempat

Ketimpangan global yang kita rasakan saat ini perlahan menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang keliru dari cara kita melihat dan mempelajari sumber-sumber pengetahuan, khususnya di perguruan tinggi. Dalam perspektif ilmu sosial, misalnya, pengantar sosiologi hampir sepenuhnya bertumpu pada teori-teori abad ke-19 yang bersumber dari Eropa dan Amerika Utara. Padahal, kerangka berpikir tersebut belum tentu selaras dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat kita di Indonesia maupun di negara-negara Selatan Global (Global South) lainnya.

Lantas, apa yang membuat dominasi ini terus berlanjut? Mengapa gagasan-gagasan yang tumbuh di era Revolusi Industri di Inggris dan Prancis masih menjadi patokan hingga sekarang? Apakah paradigma tersebut benar-benar mampu menjelaskan fenomena kita sendiri, baik dari aspek ekonomi, politik, kelas sosial, konflik agraria, hingga sistem gotong royong yang hidup di pelosok tanah air? Ini merupakan pertanyaan sederhana untuk memulai perkuliahan kita di kelas Sosiologi ini. Setidaknya itu menjadi usulan pemantik agar kita bisa merefleksikan hal-hal yang sesungguhnya sulit “nyambung” dengan realitas yang kita alami dalam kehidupan sosial.

Nyatanya, bangsa kita bukanlah entitas yang tidak memiliki cara berpikirnya sendiri. Begitu pula dengan negara-negara di Selatan Global lainnya; kita memiliki ilmu tentang cara hidup berkelompok yang pada dasarnya adalah sosiologi itu sendiri. Di sinilah tulisan ini akan memulai mendesak kesadaran kita untuk menoleh kembali, sekaligus mengulik suara-suara yang selama ini dikesampingkan oleh arus utama pengetahuan tersebut. Hal ini bukan berarti kita akan memusuhi Barat dan tak lagi membaca pemikiran mereka. Lebih dari itu, kita harusnya menggeledah dan memposisikan ulang pemikiran dan suara lokal agar tak sekadar menjadi objek penelitian yang selalu dibedah dengan "pisau" teori Barat semata. Tujuannya adalah menempatkan suara-suara tersebut secara setara, sehingga ia mampu berbicara untuk dirinya sendiri secara kontekstual.

Menurut Raewyn Connell (2020), sosiologi awal [yang selama ini menjadi arus utama pengetahuan di perguruan tinggi] tidaklah lahir dari ruang hampa. Disiplin ini muncul bersamaan dengan lahirnya imperium kolonial yang menguasai negeri-negeri jajahan di Selatan Global (p. 15-16), mewujud sebagai bentuk respons intelektual Barat. Jauh sebelumnya, Syed Hussein Alatas (1989) telah membongkar bagaimana citra negatif terhadap penduduk asli dikonstruksi secara intelektual untuk kepentingan kapitalisme penjajah (p. 2).

Dalam operasinya, negeri-negeri jajahan direduksi menjadi sekadar "tambang data" (data mine). Data sosial dikumpulkan oleh para pejabat kolonial, misionaris, dan penjelajah dari Eropa atau Amerika Utara melalui catatan etnografis tentang masyarakat setempat. Data mentah ini kemudian dikirim ke pusat-pusat pengetahuan Barat yang difasilitasi oleh kekuatan imperialis. Di pusat-pusat inilah data tersebut dianalisis menggunakan kacamata penjajah (Connell, 2011a, p. 289), yang kemudian melahirkan teori-teori evolusi sosial jauh sebelum istilah 'sosiologi' itu sendiri mapan. Analisis yang sangat sepihak ini menghasilkan teori perbedaan global yang mengklaim bahwa Barat sudah maju, sementara Timur dianggap "barbar" dan baru dalam tahap menuju kemajuan. Melalui narasi ini, kolonialisme dibungkus sebagai sebuah tugas mulia untuk melaksanakan proses pengadaban (civilizing mission).

Gagasan evolusioner yang menjadi cikal bakal sosiologi ini pada akhirnya mengalamiahkan ketertinggalan masyarakat jajahan dan menjadikannya sebagai pembenaran atas penindasan. Ironisnya, sosiologi awal [yang teks-teksnya masih kita baca hingga hari ini] justru menampilkan konsep penjajahan sebagai sesuatu yang abstrak. Abstraksi ini secara efektif menghapus—atau setidaknya menutupi—fakta sejarah tentang kekerasan, perampasan, dan penderitaan nyata yang dialami oleh masyarakat terjajah (Connell, 2018, p. 400). Ketidakjujuran epistemologis inilah yang menempatkan ilmu tentang masyarakat tersebut sebagai alat penegas inferioritas bangsa terjajah, seolah-olah kemajuan mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan bergantung pada kebaikan hati imperium Barat. Singkatnya, menurut Connell, ilmu sosial [yang sering kita dengung-dengungkan itu] telah bertindak sebagai abdi kolonialisme yang melegitimasi tindakan para penjajah. Alih-alih menawarkan pembebasan, sosiologi pada masa itu justru memuluskan jalan bagi proyek imperialisme Barat (Connell, 2011a, p. 290).

Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Kita wajib menimbang ulang dan lebih berkonsentrasi pada harta karun pengetahuan kita sendiri. Terdapat kekayaan tak terhingga dari epistemologi pribumi yang berserak, sejalan dengan modalitas keberagaman bangsa kita. Hal itu merupakan modal besar untuk dijadikan sebagai titik tolak yang bisa melahirkan kesadaran kritis, sebab tahu bahwa pengetahuan yang selama ini kita konsumsi seolah-olah bersifat universal, sejatinya berkedudukan setara dengan epistemologi “kampung” yang menghidupi kita. Dengan kata lain, sosiologi arus utama yang diklaim berlaku umum sesungguhnya hanyalah cabang pengetahuan spesifik dari masyarakat tertentu—yang lebih tepat kita sebut sebagai "etnososiologi" (Connell, 2011b, p. 28) dari pencetusnya (yang seyogyanya temuannya juga sedikit banyaknya berasal dari pengalamannya hidup di salah satu kampung di Barat). Pengetahuan itu tak lain adalah hasil dari perangkat analisis yang berakar pada pengalaman spesifik para pembuat teorinya; sebuah perspektif yang kemudian diimpor untuk menatap dan mendefinisikan realitas kita. Kini, sudah saatnya kita membangun kerangka berpikir sendiri—sebuah sosiologi setempat yang mampu menjelaskan dirinya sendiri demi menyelesaikan persoalannya, seraya menolak untuk terus-menerus direduksi menjadi sekadar "tambang data" (data mine).

Para sarjana dan intelektual kita perlu merumuskan teori yang berpijak pada wilayahnya sendiri, digali dari dinamika riil masyarakatnya, dan berani menolak tunduk pada hegemoni otoritas intelektual Barat atau Utara Global. Langkah ini dapat meneladani Ali Syariati dengan sosiologi Islamnya, atau upaya serius Akinsola Akiwowo dalam "mempribumisasi" sosiologi melalui sastra tutur Yoruba (dari negara bagian Oyo, Nigeria) untuk mengulik cara berpikir masyarakatnya (Adesina, 2002, p. 92). Akiwowo secara berani dan cerdas mengonsepkan Asuwada—sebuah model pengelompokan dari berbagai makhluk atau keberadaan, yang disebut iwa—untuk melahirkan pandangan bahwa prinsip penciptaan adalah kunci dalam memahami pembentukan masyarakat dan pemeliharaan keharmonisan sosial (Omobowale & Akanle, 2017, hlm. 44).

Jika diamati, tidak sedikit dari kita sesungguhnya telah melakukan hal serupa melalui studi-studi terhadap seni pertunjukan maupun praktik keseharian setempat. Sebelum berbicara tentang dekolonisasi kurikulum sebagai proyek institusional, ada baiknya kita menoleh sejenak pada apa yang sesungguhnya telah dikerjakan oleh para intelektual kita sendiri. Sebab, benih-benih sosiologi setempat itu tidak selalu absen—ia sudah berserak, hanya belum cukup diakui sebagai benih yang layak tumbuh menjadi pohon ilmu yang berdiri sendiri.

Irfan Palippui, misalnya, dalam penelitiannya tentang Pakarena, tidak sekadar mengkaji seni pertunjukan. Ia justru menemukan bahwa sanggar-sanggar Pakarena di kampung-kampung Sulawesi Selatan adalah laboratorium sosial yang hidup; ruang di mana proses belajar bersama, pembentukan subjektivitas, dan negosiasi kuasa berlangsung setiap hari (Palippui, 2025, p. 45). Dengan meminjam konsep rekonfigurasi rasa-nalar untuk membaca dinamika pertunjukan semalam suntuk dalam acara Jaga, Palippui secara diam-diam sedang melakukan apa yang diusulkan oleh Connell: menjadikan pengalaman lokal sebagai titik tolak analisis, bukan sekadar objek yang dibedah dengan pisau teori impor.

Dari arah yang berbeda, Af'idatul Husniyah mengusulkan Ngopi sebagai metodologi penelitian kualitatif yang berakar pada praktik sosial keseharian Indonesia. Warung kopi, dalam tafsirnya, bukan sekadar tempat minum kopi—ia adalah ruang epistemik: tempat pengetahuan lahir secara relasional, cair, dan setara (Husniyah, 2026, p. 1-2). Dengan konsep nyantai dan kebersamaan sebagai landasan etis, Husniyah menunjukkan bahwa cara Indonesia bertukar pikiran sesungguhnya sudah memuat prinsip-prinsip metodologis yang selama ini hanya diakui ketika dikemas dalam bahasa akademik Barat.

Kedua contoh ini menunjukkan sesuatu yang penting: yang dibutuhkan bukan hanya keberanian untuk menolak hegemoni Utara Global, melainkan juga keberanian untuk mempercayai bahwa apa yang ada di depan mata kita sehari-hari—pertunjukan seni rakyat di kampung maupun obrolan di warung kopi—sudah mengandung cara berpikir yang sahih. Hanya saja, berbeda dengan eksperimen Akiwowo di Afrika, kita belum sepenuhnya berani mengukuhkan temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka epistemologi solidaritas intelektual setempat, tanpa menunggu pengakuan dari otoritas Utara Global.

Bertolak dari refleksi kritis ini, langkah selanjutnya adalah apa yang akan kita bahas berikut: membangun jalan agar benih-benih epistemologi lokal ini mendapat tempat yang layak di dalam ruang kurikulum dan institusi pendidikan kita. Langkah konkretnya adalah mendekolonisasi model kurikulum pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini menuntut seleksi ketat atas materi dan sumber belajar, rekomposisi sumber daya pengajar, serta perancangan rencana pembelajaran yang secara sadar membongkar dominasi dan melepaskan diri dari jerat otoritas intelektual Utara Global (Connell, 2018, p. 405). Sekali lagi, upaya ini sama sekali bukan didorong oleh sentimen kebencian terhadap Barat. Sebaliknya, kerangka pengetahuan baru ini tidak boleh beroperasi secara tertutup, melainkan harus dibangun melalui "epistemologi solidaritas", sebagai projek demokratis yang saling mendukung antar wilayah  (Connell, 2017, p. 294). Solidaritas inilah yang akan membebaskan kita dari cengkeraman otoritas dan universalitas palsu—sebuah ilusi yang dikonstruksi melalui monopoli tatapan epistemologis yang sejatinya ekuivalen dengan etnososiologi kita sendiri. Kita perlu menegaskan bahwa semua perlawanan intelektual ini harus bermuara pada upaya membangun jejaring epistemologis Selatan-Selatan yang kokoh, didasari oleh kesetaraan dan kepentingan intelektual bersama.

Situasi yang kita alami dan lihat saat ini terasa menyeret kita terlalu jauh dari diri kita sendiri. Bahkan, rasanya kebanyakan dari kita merasa tidak afdal jika berbicara sosiologi tanpa mengutip tokoh-tokoh arus utama, seperti Weber, Durkheim, dan lain-lain. Kendati hal tersebut bukanlah sebuah "dosa", daya kritis tetap harus melekat di dalamnya. Artinya, kita tidak boleh terjebak pada sekadar perayaan kutipan dan memaksakan setiap realitas ontologis setempat agar seolah-olah sepadan dengan realitas masyarakat di wilayah lain. Kesadaran mengenai kemustahilan menggunakan peta New York atau London untuk mencari alamat di kota Makassar adalah contoh paling sederhana untuk menggambarkan kekeliruan ini. Analogi tersebut secara tegas menyatakan bahwa “etnososiologi” Barat—yang lahir dari mesin kolonialisme—sesungguhnya gagal untuk menjelaskan sekelumit masalah serta kenyataan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di Selatan Global (Global South).

Sehingga, tidak ada pilihan saat ini untuk tidak kembali menoleh dan melihat ke dalam diri sendiri kemudian menimbang “harta karun” pengetahuan yang ready to build sosiologi setempat kita sebagaimana telah dilakukan oleh intelektual Iran, Ali Syariati atau pemikir Nigeria, Akinsola Akiwowo serta upaya cepat dan serius dari perguruan tinggi menjalankan projek dekolonisasi kurikulum.

Tentu saja, tidak sedikit intelektual Global South saat ini yang telah menjalankan upaya kemandirian dalam melahirkan konsep-konsep epistemologi setempat sebagai bentuk perlawanan terhadap imperium sosiologi, yang hadir berbarengan dengan agenda kolonialisme serta imperialisme mutakhir. Dengan begitu, kita tidak sekadar latah menempelkan istilah "dekolonisasi pengetahuan" di setiap wicara atau forum, melainkan sesegera mungkin menggelorakan perlawanan nyata. Paling tidak, melalui pertemuan awal kelas sosiologi ini, kita sudah bersiap berjumpa dengan epistemologi setempat yang dapat dioperasikan sebagai kerangka latihan selama perkuliahan berlangsung. Berikutnya, selain praktik di ruang kelas, kita perlu menjajaki segala kemungkinan bagi terbangunnya jejaring internasional—khususnya jejaring Selatan-Selatan—demi mewujudkan “epistemologi solidaritas”. Solidaritas ini sangatlah penting dalam rangka menggelorakan perjuangan kesetaraan dan kepentingan intelektual bersama untuk membebaskan diri dari jerat universalitas palsu yang didesain oleh otoritas Utara Global.

Referensi

Adesina, J. O. (2002). Sociology and Yorùbá Studies: Epistemic intervention or doing sociology in the ‘vernacular’? African Sociological Review, 6(1), 91–114.

Alatas, S. H. (1989). Mitos Peribumi Malas: Imej Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Penjajah (A. Rofie & Z. Kassim, Terj.). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Connell, R. (2011a). Sociology for the whole world. International Sociology, 26(3), 288–291. https://doi.org/10.1177/0268580911404452

Connell, R. (2011b). Toward a global sociology of knowledge: Post-colonial realities and intellectual practices. International Sociology, 32(1), 21–37. https://doi.org/10.1177/0268580916676913

Connell, R. (2017). In praise of sociology. Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 54(3), 280-296.

Connell, R. (2018). Decolonizing Sociology. Contemporary Sociology, 47(4), 399–407. https://doi.org/10.1177/0094306118779811

Connell, R. (2020). Southern Theory: The global dynamics of knowledge in social science. Routledge.

Husniyah, A. (2026). Ngopi as methodology: Reclaiming Indonesian practices for knowledge co-creation. International Journal of Qualitative Methods, 25, 1–9. https://doi.org/10.1177/16094069261420736

Omobowale, A. O., & Akanle, O. (2017). Asuwada epistemology and globalised sociology: Challenges of the south. Sociology, 51(1), 43–59. https://doi.org/10.1177/0038038516656994

Palippui, I. (2025). Rekonfigurasi rasa nalar sebagai model penelitian artistik: Studi politik-estetika Pakarena. Dalam Djohan & F. Tyasrinestu (Ed.), Penelitian Artistik: Teori dan Praktik (hlm. 41–64). BP ISI Yogyakarta. https://doi.org/10.5281/zenodo.18512763